Jakarta, Mediatransparancy.com – Setelah melakukan pembenahan di bidang peraturan perundang-undangan, terutama hal yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi, dalam dua tahun pertama pemerintahannya, selanjutnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) akan memfokuskan pada upaya reformasi hukum atau revitalisasi hukum sebagai target pemerintah berikutnya.
“Nah, mulai sekarang ini ke depan, Presiden mulai menitikberatkan pada reformasi dan revitalisasi hukum,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, dalam wawancara tentang 2 tahun Pemerintahan Jokowi – JK, di kantornya, Lantai 2, Gedung III Kemensetneg, akhir pekan lalu.
Fokus pada reformasi hukum itu, lanjut Seskab, dilakukan untuk menjaga capaian yang sudah baik di bidang ekonomi, adanya kepercayaan publik yang luar biasa, dan harapan tinggi dari investor internasional. “Jangan sampai di dalam negeri, persoalan penyelundupan, persoalan pungli, persoalan ketidakpastian, itu masih ada,” ujarnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dalam dua tahun pertama, Presiden Jokowi memberikan prioritas pada tiga hal. Antara lain melakukan pembangunan infrastruktur; serta deregulasi dan debirokratisasi di bidang kebijakan ekonomi serta pembangunan SDM.
Seskab menegaskan, dalam lima tahun ini, Presiden juga telah meletakkan dasar untuk jangka panjang, dengan memfokuskan pada upaya penataan infrastruktur, pembenahan di bidang peraturan perundang-undangan, dan yang lebih penting adalah membangun culture atau budaya.
Menanggapi sengitnya persaingan antar negara di dunia, Seskab Pramono Anung menegaskan, bahwa bangsa Indonesia tidak boleh menghindar dari persaingan.
“Globalisasi memerlukan kompetitif, dan kami yakin bangsa Indonesia ini adalah bangsa petarung yang sungguh sangat luar biasa,” pungkas Seskab.
Penulis : Chris Muryat/rel
