SURABAYA
MediaTransparancy.com
– Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) guna membahas langkah-langkah perbaikan institusi Polri, khususnya dalam meningkatkan respons cepat terhadap keluhan masyarakat. Langkah ini dinilai penting setelah mencuatnya sejumlah kasus yang menunjukkan lemahnya respons Polri di berbagai wilayah.
Ketua Umum PW FRN Counter Polri, R. Mas MH Agus Rugiarto SH, yang akrab disapa Agus Flores, mengungkapkan bahwa ada kecenderungan slow response dari aparat kepolisian dalam menangani keluhan masyarakat. Salah satu sorotan adalah insiden penembakan di Kalimantan Tengah yang melibatkan oknum polisi. Menurutnya, kejadian tersebut harus menjadi pembelajaran bagi institusi Polri agar lebih sigap dalam merespons permasalahan di lapangan.
“Polri perlu membangun sistem Fast Respon dalam penanganan perkara. Ini penting agar Polri tidak terus-menerus menjadi sorotan publik. Masyarakat butuh jaminan keamanan dan keadilan yang cepat, bukan sekadar formalitas,” tegas Agus Flores.
Komisi III DPR RI telah mengagendakan RDP dengan sejumlah Kapolda di berbagai wilayah, di antaranya:
1. RDP dengan Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng)
2. RDP dengan Kapolda Jawa Tengah (Jateng)
3. RDP dengan Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng)
4. RDP dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT)
5. RDP dengan Kapolda Sumatera Barat (Sumbar)
Menurut Agus Flores, tidak menutup kemungkinan akan ada Polda lainnya yang turut dipanggil dalam RDP mendatang. Langkah ini menunjukkan bahwa Komisi III DPR RI serius dalam mengawal perbaikan kinerja Polri, terutama terkait kecepatan dan ketepatan respon dalam menangani kasus di tengah masyarakat.
“Rentetan peristiwa ini harus menjadi refleksi bagi Polri. Ke depan, tidak boleh ada lagi kasus yang lambat ditangani. Respon cepat bukan hanya soal kecepatan, tapi juga soal kepercayaan publik terhadap Polri,” jelas Agus Flores.
PW FRN Counter Polri, yang merupakan gabungan wartawan dan kepolisian, terus memantau dan memberikan masukan terkait penguatan sistem pengawasan kinerja Polri. Diharapkan, dengan adanya RDP ini, Polri dapat mengimplementasikan sistem Fast Respon secara efektif di semua Polda di Indonesia.
Penulis : Damilus
Editor : Fitri
