JAKARTA, MEDIATRANSPARANCY.COM – Menindaklanjuti rakor-rakor sebelumnya yang terkait pelaksanaan program padat karya, Kemenko PMK menggelar Rakor pengumpulan data lokus desa padat karya tunai di kantor Kemenko PMK Jakarta. Rakor ini untuk menyatukan data lokus desa padat karya tunai (cash).
“Diharapkan dalam minggu ini Kementerian maupun Lembaga dapat menyampaikan data serta informasi kegiatan yang beririsan dengan lokasi 100 kabupaten/kota atau 1.000 desa maupun kegiatan di luar 100 kabupaten/kota atau 1.000 desa juga dapat segera disampaikan,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan Kemenko PMK, I Nyoman Shuida, di Jakarta, Selasa (5/12/2017).
Nyoman menyebutkan, bahwa rakor kali ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Tingkat Menteri (RTM) tentang Optimalisasi Anggaran Pembangunan Desa untuk Padat Karya pada tanggal 2 November 2017, serta Rapat Terbatas tentang Optimalisasi Lapangan Kerja di Desa tanggal 3 November 2017, dan Rapat Koordinasi Eselon 1 tentang Lokasi Desa Prioritas Pelaksanaan Padat Karya Tunai di 100 Kabupaten/Kota atau .1000 Desa. “Seluruh kegiatan ini merupakan arahan Presiden Joko Widodo agar dilaksanakan padat karya di desa,” tambah Nyoman.
Salah satu usulan dalam menentukan lokasi desa sasaran program padat karya tunai adalah desa dengan tingkat stunting yang tinggi. Pemerintah kemudian memilih 10 desa prioritas di 100 kabupaten/kota prioritas penanganan kemiskinan dan stunting. Metodologi yang digunakan dalam memilih 100 kabupaten/kota prioritas menggunakan indikator jumlah balita stunting yang bersumber Riskesdas 2013 Kemenkes; Prevalensi stunting presentase jumlah balita pendek dan sangat pendek.
Asisten Deputi (Asdep) bidang Pemberdayaan Desa, Herbert Siagian mengatakan, penyampaian data program, kegiatan dan anggaran Kementerian/Lembaga di 100 Kabupaten/Kota atau 1.000 desa percontohan padat karya tunai diharapkan sudah di perbaharui pada tanggal 6 Desember 2017, dan launching dijadwalkan pada tanggal 12 Desember 2017.
Herbert juga berharap, agar program padat karya ini bisa diwujudkan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dan program ini dapat berjalan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku.
Sebelumnya, Nyoman menjelaskan, metodologi yang digunakan dalam memilih 10 desa di masing-masing 100 kabupaten/kota prioritas dengan memperhatikan beberapa hal. Pertama jumlah penduduk desa merupakan jumlah populasi dalam satu desa pada tahun 2015. Data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Dalam Negeri.
Kedua, jumlah penduduk miskin desa merupakan 25% penduduk dengan kondisi sosial ekonomi terendah yang bersumber dari basis data terpadu BPS/TNP2K. Digunakannya basis data terpadu BPS/TNP2K dikarenakan tidak tersedianya angka jumlah penduduk miskin sampai tingkat desa dari susenas BPS.
Ketiga, tingkat kemiskinan desa yang merupakan persentase jumlah penduduk miskin desa terhadap jumlah penduduk dalam satu desa. Data tersebut merupakan hasil perhitungan BPS dan TNP2K secara proportional terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota tahun 2014.
Keempat, memperhatikan penderita gizi buruk desa yang merupakan jumlah kejadian warga penderita gizi buruk baik marasmus maupun kwashiorkor selama 3 tahun terakhir. Data tersebut bersumber dari potensi desa tahun 2014.
Kemenko PMK dalam hal ini telah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait, khususnya Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).”Semua Kementerian dan Lembaga terkait harus benar-benar fokus untuk menentukan lokasi desa sasaran program padat karya cash ini agar program yang akan dimulai pada Januari tahun 2018 nanti berjalan dengan baik,” ucapnya. (ES265)
