JAKARTA, MediaTranparancy.com – Pada tahun anggaran 2023 Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta memperoleh kucuran dana sebesar Rp207.500.001.596 untukkegiatan publikasi dan dokumentasi kegiatan dewan.
Namun konyolnya, penjabaran dari realisasi anggaran tersebut sampai saat ini masih sumir.
Konon, Plt Sekretariat DPRD DKI, Agustinus kepada beberapa media membenarkan adanya anggaran tersebut dalam APBD DKI 2023. Ia mengatakan, bahwa anggaran Rp 207 miliar tersebut untuk memenuhi kebutuhan Sosialisasi Perda (Sosper) bagi 106 anggota DPRD DKI Jakarta selama setahun atau 12 bulan.
“Jadi setiap anggota DPRD DKI melakukan Sosper, 4 kali setiap bulan. Nah itu dikalikan 12 bulan. Jadi total ada 48 kali kegiatan sosper bagi setiap anggota DPRD DKI,” ujarnya.
Dijelaskannya, setiap pelaksanaan Sosper tiap anggota DPRD DKI Jakarta akan mendapatkan pembiayaan sebesar Rp100 juta.
Informasi yang disampaikan Agustinus tersebut sedikit menggelitik. Bagaimana tidak, jika setiap anggota dewan dengan jumlah 106 melakukan Sosper 48 kali dalam setahun dengan alokasi anggaran Rp 100.000.000 setiap Sosper, jumlah uang yang dikucurkan per tahun untuk setiap anggota dewan adalah sebesar Rp 4.800.000.000.
Apabila jumlah anggota dewan sebanyak 106, maka uang yang harus dikucurkan untuk pelaksanaan Sosper dalam setahun adalah sebesar Rp 508.800.000.000, sementara alokasi anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp 207 miliar.
Atas hitung-hitungan tersebut diatas, berbagai kalangan menuding Plt Sekwan DPRD DKI Jakarta, Agustinus sedang berupaya menutupi kejanggalan yang terjadi.
Sekjen LSM Gerakan Cinta Indonesia (Gracia), Hisar Sihotang justru menuding Agustinus selaku Plt Sekwan DPRD DKI Jakarta sedang ngelindur.
“Ada sesuatu yang sudah mulai bau busuk ingin dibuat wangi oleh Sekwan DPRD DKI. Dari mana pertalian dan pembagiannya dengan alokasi anggaran sebesar Rp 207 miliar untuk mendanai kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 508 miliar. Dia sepertinnya sedang ngelindur,” ujarnya.
Hisar mengatakan, dengan asumsi perhitungan yang disampaikan Agustinus selaku Plt Sekwan DPRD DKI, pihaknya meyakini akan ada pejabat Sekwan DPRD DKI yang menjadi pesakitan KPK.
“Dengan asumsi tersebut akan sangat mempermudah aparat hukum untuk menindaklanjuti kasus ini. Akan ada pejabat Sekwan DPRD DKI yang akan pesakitan KPK,” ungkapnya.
Selain itu, Hisar mengaku sering mengikuti kegiatan dewan di berbagai wilayah.
“Saya pribadi sering.mengikuti kegiatan kawan-kawan dewan di berbagai wilayah. Tetapi tidak ada yang istimewa sesuai dengan besaran anggaran yang digelontorkan,” katanya.
Hisar menyebutkan, jika pihaknya ikut serta mengikuti kegiatan dewan, fasilitas yang dipakai, warga yang.datang, nara sumber yang diundang maupun konsumsi yang diberikan tidak mencerminkan pelaksanaan acara dengan anggaran ratusan juta rupiah.
“Nara sumbernya orang biasa dengan bayaran kecil, warga yang datang tidak banyak, konsumsi yang diberikan juga makanan alakadarnya. Yang menjadi istimewa itu apa selain jumlah anggarannya?” sebutnya.
Hisar secara tegas meminta aparat hukum untuk sesegera mungkin mengusut penggunaan anggaran publikasi dan dokumentasi Sekwan DPRD DKI Jakarta tersebut.
“Harus segera diusut. Jangan sampai para anggota dewan yang merupakan wakil rakyat itu bersama-sama pejabat Sekwan DPRD DKI menari-nari diatas penderitaan rakyat,” terangnya.
Selain itu, Hisar juga mengajak seluruh masyarakat Jakarta untuk lebih jeli dalam memilih wakilnya di DPRD DKI.
“Ini moment politik. Kita mengajak seluruh warga Jakarta untuk lebih jeli lagi dalam memilih wakil rakyat di DPRD DKI. Jangan pilih yang doyan menghabiskan uang rakyat,” paparnya.
Penulis: Redaksi
