JAKARTA, MediaTransparncy.com – Pada tahun anggaran 2023 yang lalu, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Nakertrans) melakukan upaya untuk menangani permasalahan pengangguran di DKI Jakarta. Salah satu upaya yang dilakukan adalah Pelatihan Mengemudi SIM A.
Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan tersebut, Disnakertrans melalui Sudin Nakertrans menggelontorkan anggaran yang cukup besar.
Namun, dalam perjalanannya, pelaksanaan kegiatan ini oleh Sudin Nakertrans Jakarta Barat, Jakarta Selatan maupun Jakarta Timur terindikasi menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
Dugaan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan Peltihan Mengemudi SIM A pada tiga Sudin Nakertrans tersebut terlihat dari adanya surat yang disampaikan BPK Republik Indonesia kepada Kepala Dinas Nakertrans DKI menyampaikan Konsep Temuan Pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan pada tiga Sudin Nakertrans tersebut.
Dalam surat BPK tersebut disampaikan, bahwa BPK menyampaikan Konsep Temuan Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta dan instansi lainnya tahun 2023 pada Dinas Nakertrans dan Energi untuk mendapat perhatian dan tanggapan dari instansi terkait.
Dugaan terjadinya penyelewengan dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan SIM A tersebut mendorong berbagai elemen masyarakat bersuara meminta adanya penyelidikan lebih lanjut.
Namun yang menjadi pertanyaan sangat mendasar adalah, maksud dan tujuan BPK Republik Indonesia membuat surat Konsep Temuan Penyelidikan secara langsung kepada instansi terperiksa, bukan kepada pemimpin tertinggi kelembagaan, yakni Pj Gubernur DKI Jakarta.
Tidak hanya itu, Inspektorat DKI Jakarta dalam kaitan ini hanya dijdikan sebagai instansi tembusan surat, bukan sebagai institusi pemeriksa.
Sementara itu, Kepala Dinas Nakertrans dan Energi, Hari Nugroho yang dikonfirmasi terkait dugaan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan Mengemudi SIM A lebih memilih cuek.
Penulis: Redaksi
