SAMOSIR, MEDIA TRANSPARANCY – Berjumlah ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pemerhati Pembangunan Samosir (AMPP) Samosir, berunjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Samosir. Selasa(28/9/2021).
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, Jautir Simbolon sebagai orator yang menyampaikan aspirasinya dihadapan anggota DPRD Samosir.
Massa AMPP Samosir bergerak dari Terminal Onan Baru Pangururan menuju kantor DPRD dengan menggunakan puluhan kendaraan bermotor dengan pengeras suara.
Sebagai Orator aksi Jautir Simbolon menyampaikan aspirasi dihadapan DPRD Samosir yakni Meminta kepada Bupati dan DPRD Samosir untuk membubarkan staf khusus Bupati Samosir ataupun tim percepatan pembangunan yang bukan ASN.
Kemudian mendukung Polres Samosir dalam mengusut dugaan tindak pidana dalam pembatalan beberapa tender dan tender ulang.
Selanjutnya mereka meminya agar pemerintah menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat Samosir jumlah transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ditarik pemerintah pusat akibat tidak adanya kontrak sampai tanggal 31 Agustus 2021.
Tak hanya itu saja, gerakan AMPP juga meminta untuk Menghentikan usulan pengadaan alat berat pada APBD Perubahan maupun R-APBD Tahun 2022 karena dianggap tidak berorientasi ataupun menghamburkan uang rakyat.
Selain itu, mereka juga meminta agar
Menghentikan usul pemeliharaan renovasi rumah dinas Bupati Samosir pada APBD perubahan maupun R-APBD Tahun 2022.
Kemudian gerakan AMPP Samosir juga meminta supaya Bus sekolah yang ditarik dari kecamatan Sitiotio agar dikembalikan.
Ketua DPRD Samosir Sorta Siahaan menyambut baik kedatangan AMPP Samosir dan menerima semua aspirasi dan unek unek yang disampaikan.
“Kami sangat empati terhadap Bapak ibu yang menyampaikan aspirasi kepada lembaga terhorma ini, kami juga merasa sebagai wakil masyarakat, tentu kami harus hadir ditengah tengah Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan,” ucap Sorta.
Hal yang sama juga dismapaikan Nasib Sibolon selaku wakil ketua DPRD. “Kita menampung aspirasi masyarakat dan akan kita sampaikan kepada Pemkab Samosir untuk dibahas bersama dan dicarikan solusinya,” ujarnya.
Jonny Sagala dari fraksi parta Golkar juga memberi tanggapanya terkait staf khusus Bupati Samosir yang sudah sempat dibuat SKnya, direncanakan akan diganti menjadi Tim Bupati Percepatan Pembangunan.
“Tidak ada lagi staf khusus, tapi tim bupati percepatan pembangunan,” tegasnya.
Dia juga menjelaskan, bahwa tim bupati percepatan pembangunan berada dibawah naungan Bappeda. “Tim bupati percapatan pembangunan tidak ada hak masuk ke SKPD kecuali karena diundang,” katanya.
Kemudian wakil ketua DPRD Samosir Pantas Marroha Sinaga memberikan penjelasan tentang Bus Sekolah yang ditarik dari dapilnya itu.
Dia mengatakan, bahwa mobil bus sekolah tersebut ditarik hanya semantara waktu untuk dilakukan service, karena masa pandemi dan proses belajar belum tatap muka.
Penulis: S Sitanggang
