JAKARTA, MediaTransparancy.com – Dugaan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan kegiatan di Sudin UMKM Kota Administrasi Jakarta Timur, yakni Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Produksi Dalam Penyelenggaraan Penumbuhan Wirausaha Industri Baru Tahun Anggaran 2022, 2023 dan 2024 kembali mencuat.
Data yang diperoleh MediaTransparancy.com, pada tahun anggaran 2022 hingga 2024 Sudin UMKM Jakarta Timur mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk pengadaan beberapa item barang, diantaranya:
1. Tahun 2022: Pengadaan Mesin Jahit Rp.2.720.000.000 sebanyak 800 unit harga satuan Rp.3.400.000 thn
2. Tahun 2023. Pengadaan Mesin Jahit Singer M1125 Rp 3.280.000.000, volume 800 unit, harga satuan 4.100.000.
3. Tahun 2024: Pengadaan Mesin Jahit Singer Rp.3.052.800.000, volume 800 unit, harga satuan Rp 3.816.000.
4. Tahun Anggaran 2022: Pengadaan Mixer Rp 660.000.000, volume 1.200 unit, harga satuan Rp.550.000.
5. Tahun Anggaran 2023: Pengadaan mixer Rp 1.392.000.000, volume 2.320 unit, harga satuan 600.000.
6. Tahun Anggaran 2022: Pengadaan Impluse Sealer Arashi Rp.765.600.000, volume 1200, harga satuan 855.224.000.
7. Tahun Anggaran 2022: Pengadaan Llender Type 2116 Rp 921.000.000, volume 1.200 unit harga, satuan Rp.764.940 , PT Central Turbo.
8. Tahun Anggaran 2022: Pengadaan Oven Alumunium Rp 864.000.000, volume 1200, hrga satuan Rp.720.000 PT Central Turbo.
9. Tahun Anggaran 2023: Pengadaan Vacuum Sealeer Rp 2.842.000.000, volume 2300, hrga satuan Pp.1.235.000, PT Kasada Meta Terra.
10. Tahun Anggaran 2023: Pengadaan Oven Hock No 3 Rp.1.670.400.000, volume 2320 unit, harga satuan Rp.720.000, PT Gabe Artha Sejahtera.
11. Tahun Anggaran 2024: Pengadaan Blender HR 2116 Rp.569.600.000, volume 800, harga satuan Rp.712.000 PT Duatiga Duatiga Aksa.
Dari keseluruhan kegiatan tersebut kuat dugaan terjadi berbagai pelanggaran yang mengarah pada terjadinya korupsi, monopoli, dan pendistribusian yang dipertanyakan.
Jika dilakukan perhitungan secara matimatis, pelaksanaan Pengadaan Mesin Jahit tahun anggaran 2022 yakni sebesar Rp.2.720.000.000 dengan jumlah 800 unit.
Dari besaran anggaran tersebut jika dilakukan perhituntan, harga satuan untuk satu unit mesin jahit setelah dikurangi keuntungan perusahaan plus PPN + PPh sebanyak 11,5 persen, harga per unit mesin jahit adalah sebesar Rp.3.000.000. Sementara harga online berkisar antara Rp 1.000.000 – Rp 1.500.000. Dengan kata lain, terjadi penggelembungan harga per unit sekitar Rp 1.500.000, atau sebesar Rp 1,2 miliar.
Begitu juga dengan pengadaan barang lainnya mulai tahun anggaran 2022 hingga tahun anggaran 2024 diduga terjadi monopoli, mark up anggaran maupun pendistribusian yang tidak jelas.
Menanggapi dugaan terjadinya KKN dalam pelaksanaan kegiatan Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Produksi Dalam Penyelenggaraan Penumbuhan Wirausaha Industri Baru oleh Sudin UMKM Kota Administrasi Jakarta Timur, Sekjen LSM Gerakan Cinta Indonesia (GRACIA), Hisar Sihotang yang dimintai komentarnya mengaku tidak kaget.
“Sesungguhnya bukan hal yang baru. UMKM di DKI Jakarta merupakan salah satu lumbung korupsi,” ujarnya.
Dikatakannya, proyek pengadaan barang oleh Sudin UMKM Jaktim pada tahun anggaran 2022 sangat rentan dengan manipulasi.
“Ingat, pada tahun itu semua lini melakukan pembatasan yang sangat ketat secara nasional, tetapi Sudin UMKM Jaktim ngotot membuat kegiatan tersebut untuk tujuan korup,” katanya.
Hisar menantang pihak Sudin UMKM Jaktim untuk menunjukkan data-data pendistribusian barang tersebut.
“Kami menantang pihak Sudin UMKM Jaktim untuk menunjukkan kemana aja barang tersebut didistribusikan,” paparnya.
Tidak hanya pengadaan tahun 2022, Hisar juga mencurigai kalau anggaran untuk tahun 2023 dan 2024 sarat manipulatif.
“Tunjukkan ke siapa barangnya diberikan,” terangnya.
Untuk mengusut secara tuntas penggunaan anggaran Sudin UMKM Jaktim tahun anggaran 2022 hingga 2024 apakah tepat sasaran atau tidak, pihaknya mendesak aparat hukum terkait untuk melakukan penyelidikan.
Selain itu, Hisar juga mendesak agar Gubernur Jakarta, Pramono Anung melakukan evaluasi menyeluruh.
“Harus dilakukan evaluasi besar-besaran. Kita minta Gubernur Pramono untuk mencopot Kadis UMKM Jakarta akibat tidak responsif,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas UMKM Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo yang dikonfirmasi terkait dugaan terjadinya KKN dalam pelaksanaan kegiatan di Sudin UMKM Jaktim lebih memilih diam dan tidak mau tau.
Penulis: Redaksi
