PANDEGLANG, MediaTransparancy.com – Pada tahun anggaran 2023-2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dinas PUPR) Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten mengalokasikan cukup banyak anggaran untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan atau perbaikan jalan, rabat beton, tembok penahan tanah, dan lain sebagainya.
Namun sayangnya, dalam proses pelaksanaan, Dinas PUPR Pandeglang sepertinya lebih mementingkan kuantitas dari pada kualitas.
Terbukti, dari sekian bayak proyek Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang tahun anggaran 2023 dan 2024 tidak sedikit diantaranya yang ditenggarai dikerjakan asal jadi.
Data yang diperoleh MediaTransparancy.com proyek Dinas PUPR Pandeglang yang tidak dikerjakan sesuai ketentuan yang berlaku diantaranya:
1. Proyek di Desa Bankuyung dan Pada hayu, Kec. Cikedol dengan jumlah anggaran sebesar Rp 1,6 miliar yang dikerjakan CV Ulil Almi. Dalam pelaksanaannya diduga menyimpang dari spek yang sudah disepakati.
2. Pembangunan Ruas Jalan Rancaseneng – Leuwimuja yang dikerjakan CV Putra Chibisono, dgn anggaran Rp 8,8 miliar. Dalam pelaksanaannya menggunakan material batu yg bercampur lumpur.
3. Rabat Beton di Desa Sumur Batu, Kec. Cikeusik yang dikerjakan CV Sinar Pandeglang Abadi dengan anggaran Rp 160 jutaan. Dalam pelaksanaannya, pembesian tidak sesuai, sehingga hasil pekerjaan banyak yang retak.
4. Pekerjaan Paving Block di Desa Palanyar yang dikerjakan CV Salas Putra Pandeglang dengan anggaran Rp 99.586.754. Dalam pelaksanaannya dikerjakan asal jadi.
5. Pembangunan TPT di Desa Lewibalang, Kec. Cikesik yang dikerjakan CV Putra Cemerlang dengan anggaran Rp 400 jutaan. Dalam pelaksanaannya tidak dilakukan penggalian tanah.
6. Pembangunan Jalan Pasirnangka-Ciar Jeruk dgn anggaran Rp 1,225 miliar yang dikerjakan CV Sinar Cibaliung. Dalam pelaksanaannya, menggunakan material pasir laut.
Kepala Dinas PUPR Pandeglang, Asep Rahmat yang dikonfirmasi terkait keberadaan proyek bermasalah pada unit kerja yang dipimpinnya tersebut lebih memilih cuek dan tidak mau tau.
Menanggapi banyaknya proyek Dinas PUPR Pandeglang yang dikerjakan tidak sesuai ketentuan yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya, Sekjen LSM Gerakan Cinta Indonesia (LSM GRACIA), Hisar Sihotang mengungkapkan bahwa hal tersebut terjadi akibat ketidakmampuan Dinas PUPR Pandeglang dalam melakukan pengawasan.
“Mereka (Dinas PUPR Pandeglang-red) hanya mampu merencanakan dan menganggarkan, tapi tidak mampu melakukan pengawasan,” ujarnya.
Dikatakannya, jika semua pekerjaan tersebut dilakukan pengawasan secara baik dan benar hasilnya pasti bagus.
“Sangat sederhana kok. Tidak perlu harus S2 atau S3, anak TK pun paham, jika itu proyek dilakukan pengawasan secara profesional, baik dan benar, serta tidak berorientasi korup, saya pastikan hasilnya bagus,” ungkapnya.
Disampaikannya, bahwa pihaknya mensinyalir telah terjadi persekongkolan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut antara pihak Dinas PUPR Pandeglang, pengawas dan kontraktor.
“Sekali lagi, apabila Dinas PUPR Pandeglang menjalankan fungsinya dengan baik, tidak mungkin kontraktor bisa dan mau mencuri, kecuali mereka mencuri bersama,” tukasnya.
Untuk mengurangi terjadinya kerugian negara yang semakin banyak, Hisar mendesak Bupati Pandeglang melakukan evaluasi secara menyeluruh.
“Ingat, puluhan paket proyek Dinas PUPR Pandeglang yang juga menjadi temuan BPK. Itu bukan prestasi. Artinya, Kepala Dinas PUPR Pandeglang telah gagal dalam melakukan pengawasan seluruh kegiatan pada unit yang dipimpinnya. Kita mendesak agar Bupati Pandeglang mencopot Asep Rahmat dari jabatannya jika masih menginginkan Kabupaten Pandeglang lebih maju ke depan,” tukasnya.
Penulis: Redaksi
