JAKARTA, MediaTranparancy.com – Pada TA 2022 yang lalu, Unit Pengelola Angkutan Perairan (UPAP) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mendapatkan alokasi anggaran untuk belanja BBM kapal senilai Rp 30.106.998.720 dengan realisasi per Oktober 2022 senilai Rp 23.020.000.000 atau 76,46%.
Adapun realisasi besaran anggaran tersebut digunakan untuk
kebutuhan BBM kapal-kapal yang dimiliki UPAP, seperti Kapal Barang Catamaran, Kapal Patroli Hiu 5, Kapal Sekolah 08, Kapal Sekolah 06, Kapal Barang Banawa 24, Kapal Penumpang
Batara, Kapal Penumpang Sangaji, Kapal Penumpang Chabing Nusantara, Kapal Penumpang Indra Kemala, Kapal Penumpang Dewandra, Kapal Penumpang Samudra Sonar 1, Kapal Penumpang Sonar 2, Kapal Penumpang Sonar 3, dan Kapal Penumpang Sonar 4.
Kapal Penumpang UPAP melalui PPK telah melakukan perjanjian kerjasama
dengan PT UEN pada tanggal 03 Januari 2022, berdasarkan kontrak Nomor 06/PKSBBM/UEN/I/2022 dalam pekerjaan penyediaan BBM atau gas untuk Kapal Angkutan Penumpang dan Kapal Sekolah.
Adapun pembelian BBM kapal dilakukan dengan alur, dimana setiap kapal selesai
berlayar dan telah menurunkan penumpang di Pelabuhan Muara Angke, kapal kemudian mengisi BBM ke SPBU Pertamina Nomor 34.144.02 yang berlokasi di Pantai Marina Ancol.
Data didapatkan MediaTranparancy.com, penggunaan riil BBM kapal UPAP sampai dengan September 2022 adalah senilai Rp 19.087.365.000., belanja BBM kapal penumpang UPAP tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang lengkap senilai Rp 1.834.225.000, belanja BBM Kapal Kerja, Kapal Patroli, Kapal Sekolah, dan Kapal Barang tidak
dilengkapi surat pertanggungjawaban senilai Rp 5.406.195.000.
Atas berbagai temuan tersebut mengakibatkan pembayaran pengadaan BBM kapal penumpang, kerja, patroli, sekolah, dan barang UPAP senilai Rp 7.240.420.000 tidak diyakini kewajaran penggunaannya.
Kepala UPAP Dinas Perhubungan DKI Jakarta kala itu, Hendrico Tampubolon yang beberapa kali dikonfirmasi MediaTranparancy.com lebih memilih cuek dan tidak mau tau akan temuan tersebut.
Informasi yang diperoleh MediaTranparancy.com dari sumber terpercaya MediaTranparancy.com menyampaikan, untuk pembelaan diri, Henrico Tampubolon kepada beberapa media maupun LSM mengaku kalau bukti-bukti pembayaran BBM tercecer oleh anak buahnya.
Menanggapi dugaan terjadinya korupsi dalam pengadaan BBM kapal milik Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada tahun anggaran 2022 yang lalu, Sekjen LSM Gerakan Cinta Indonesia (Gracia), Hisar Sihotang mengaku tidak heran.
“Sesungguhnya persoalan dugaan korupsi BBM kapal milik Dinas Perhubungan DKI itu bukan barang langka. Setiap tahun pasti terjadi,” ujarnya.
Disebutkannya, sampai saat ini belum ada kemauan aparat penegak hukum untuk mengungkap adanya dugaan korupsi dalam pengadaan BBM kapal milik Dinas Perhubungan DKI Jakarta tersebut.
“Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa sampai saat ini tidak ada kemauan apara hukum untuk membongkar kasus ini. Jawabannya, ini sudah menjadi lingkaran setan,” ungkapnya.
Dikatakan Hisar, saat ini masyarakat hanya dapat berharap keberanian Pj Gubernur DKI Jakarta untuk membongkar maraknya dugaan korupsi dalam pengadaan BBM kapal milik Dinas Perhubungan DKI Jakarta itu.
“Kita berharap dan mendesak Pj Gubernur DKI Jakarta melalui Inspektorat DKI untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terkait dugaan korupsi pengadaan BBM kapal tersebut,” paparnya.
Selain itu, Hisar juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa pihak-pihak terkait yang ditenggarai ikut terlibat dugaan terjadinya korupsi dalam pengadaan BBM kapal milik Dinas Perhubungan DKI dimaksud.
“Kita juga mendorong KPK untuk memeriksa Kadishub DKI maupun mantan Kepala UPAP Dishub DKI maupun PPK. Sebab pihak-pihak tersebut diduga ikut berperan serta,” terangnya.
Penulis: Redaksi
