BANTEN, Media transparancy.com – Pelaksanaan pekerjaan Preservasi Jalan dan Jembatan Cilegon – Pasauran – Cibaliung & Citererup – Tj. Lesung tepatnya di Jalan Raya Cigeulis terus mendapat kritikan dari berbagai kalangan, khususnya masyarakat pemerhati pembangunan. Bagaimana tidak, dalam pelaksanaan kegiatan ini, kontraktor pelaksana, yakni PT Jasa Konstruksi Internusa sama sekali tidak memperdulikan keselamatan para pekerja.
Sejumlah pekerja PT Jasa Konstruksi Internusa yang tengah mengerjakan kegiatan infrastruktur yang bersumber dari Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) PPK 2.1 Provinsi Banten pada Satuan kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Banten yang bersumber dari APBN tahun 2024 tersebut sama sekali tidak menggunakan peralatan keselamatan kerja seperti sepatu, helm maupun sarung tangan.
Salah seorang pekerja yang dimintai komentarnya mengaku tidak memiliki APD. “Saya baru lima hari bekerja, saya tidak punya sepatu. Ada juga sepatu bekas,” kata pekerja seraya meminta identitasnya dirahasiakan.
Selain abai terhadap keselamatan pekerja, pelaksanaan pekerjaan juga menjadi tanda tanya besar.
Menurut keterangan warga sekitar, Nasrullah, bahwa pelaksanaan proyek jalan yang tengah dikerjakan oleh PT. Jasa Konstruksi Internusa tidak sesuai dengan ketentuan alias asal – asalan.
Dijelaskan Nasrullah, salah satu item pekerjaan yang diduga dikerjakan asal – asalan adalah Tembok Penyangga Tanah (TPT) yang berada di Jalan Raya Cibaliung.
“Tampak terlihat pasangan batu terkesan kurang adukan atau keropos, bahkan tidak nampak saluran serapan air dan sulingan pembangunan air resapan,” sebutnya.
Selain itu, katanya, serupa dengan pemasangan TPT yang berada di Jalan Raya Cigeulis, tepatnya di Kampung Lampis Desa Tarumanagara Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang. Bahkan di lokasi Jalan ini ujar Nasrul, terkait pengurugan menggunakan sirtu yang jelas tidak sesuai SOP pada proses pemadatannya.
“Saya sudah dua kali datang ke lokasi ini tidak ada Vibro (alat berat) memadatkan urugan matrial sirtu tersebut. Pemadatan itu harusnya per fase,” tegas Nasrul.
Menanggapi dugaan terjadinya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan jalan tersebut, Sekjen LSM Gerakan Cinta Indonesia (LSM GRACIA), Hisar Sihotang mengungkapkan akibat tidak becusnya pengawasan.
“Kongkritnya adalah, jika pekerjaan tersebut diawasi dengan benar dan profesional, hasilnya pasti akan baik. Sebaliknya, jika pengawasan acakadul, hasilnya pasti amburadul,” ungkapnya.
Dikatakan Hisar, lemahnya pengawasan bisa terjadi akibat persekongkolan. “Kita menduga ada persekongkolan piramida antara kontraktor, konsultan pengawas maupun PPK,” katanya.
Untuk memperoleh hasil maksimal serta terhindar dari terjadinya kerugian negara, Hisar meminta Menteri PUPR melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
“Jika ingin memperoleh hasil pekerjaan dengan baik serta menghindari terjadinya kerugian negara, kita mendesak Menteri Basuki untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terkait pelaksanaan kegiatan tersebut,” paparnya.
Sementara itu, pengawas proyek, Kacong hingga berita ini naik tidak berkenan menjawab konfirmasi terkait pelaksanaan pekerjaan tetsebut.
Penulis: Redaksi
