SAMOSIR, MediaTransparancy.com – Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Samosir, Sekwan, beserta tim pendamping lainnya melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) dengan tujuan Aceh Tamiang dan Langsa, yang dijadwalkan tanggal 14 hingga 19 Januari 2025.
Akan tetapi, sebelum tenggat waktu yang telah dijadwalkan, pimpinan dan beberapa Anggota DPRD Samosir berikut Sekwan DPRD Samosir kedapatan berada di Kabupaten Samosir.
Data yang diperoleh MediaTransparancy.com, sekitar tanggal 18 Januari 2025, pimpinan dan beberapa anggota DPRD Samosir beserta Sekwan kedapatan menghadiri pesta syukuran pelantikan salah seorang anggota DPRD Samosir di Palipi.
Sementara itu, Sekwan DPRD Samosir, Rikky yang dikonfirmasi terkait pelaksanaan Kunker DPRD Samosir tersebut mengatakan, bahwa kegiatan tersebut belum di SPJ kan.
“Maaf Pak, saya kebetulan lagi di luar kota ada urusan kantor, untuk jawabannya akan dilengkapi staf yang membidangi dulu. Yang pasti kegiatan ini belum di SPJ kan. Dan staf pendamping akan meng SPJ kan sesuai kondisi dilapangan. Mohon konfirmasinya tertulis sehingga kita juga konfirmasinya lebih termenejemen. Terimakasih,” katanya.
Rikky beralasan, bahwa kemungkinan ada halangan sehingga tidak bisa full dalam melaksanakan Kunker.
“Karena bisa aja sudah dibuat surat tugas ada halangan tiba-tiba sehingga tidak bisa full melaksanakan tugas, sehingga yang kita pertanggungjawabkan sesuai kondisi di lapangan. Terimakasih,” sebutnya beralaaan.
Namun ketika ditanya apakah Ketua DPRD Samosir, Anggota DPRD Samosir, maupun Sekwan bisa kompak ada halangan tiba-tiba, Rikky tidak bisa menjawab.
Sementara itu, Ketua DPRD Samosir, Nasib Simbolon yang dikonfirmasi terkait pelaksanaan Kunker tersebut mengatakan tidak ada yang salah.
“Ada yg salah kalau pulang tanpa mengikuti seluruh kegiatan. Tak ikutpun bisa. Asal jangan dibayar. Kalau sepertinya 6 hari, dibayar 6 hari tapi dilaksanakan 5 hari, baru salah,” ucapnya seperti menganggap enteng
Disampaikannya, bahwa hal yang wajar apabila pimpinaan maupun anggota DPRD tidak mengikuti semua kegiatan apabila ada kegiatan lain yang lebih urgent.
“Mau kunker atau konsultasi bisa saja sesorang pimpinan /anggota DPRD tidak mengikuti seluruh agenda kegiatan kalau tiba-tiba ada kegiatan lain yang dianggap urgent, maka SPJ-nya disesuaikan dengan kehadiran yang dilaksanakan,” katanya.
Namun yang menjadi permasalahan adalah, apakah pesta syukuran salah seorang anggota DPRD Samosir jauh lebih urgent dari pada tugas kelembagaan demi tujuan kemaslahatan masyarakat Samosir?
Permasalahan ini memantik munculnya kecurigaan miring di kalangan masyarakat Samosir. Bahkan tidak sedikit yang menuding kalau Kunker yang dilakukan DPRD Samosir, Sekwan beserta tim pendamping lainnya hanya sekedar seremonial alias jalan-jalan.
“Apa yang dilakukan para wakil rakyat Samosir yang dibungkus dengan judul Kunker ke Aceh menurut saya hanya seremonial belaka. Kita sungguh miris mendengar kabar ini. Kunjungan Kerja lembaga negara atau lembaga pemerintahan itu dibuat seperti main-main. Ini keterlaluan,” sebut Hisar, Sekjen LSM Gerakan Cinta Indonesia (GRACIA).
Dikatakannya, Kunjungan Kerja DPRD Samosir ke Aceh tersebut telah dirancang sedemikian rupa dengan tujuan untuk kemajuan Pemkab dan Masyarakat Samosir.
“Mereka berangkat ke Aceh itu sudah terencana, baik jumlah orangnya, waktunya maupun anggarannya. Mereka dibiayai oleh negara, yang dalam hal ini Pemkab Samosir dengan tujuan ada hasil yang diperoleh untuk kemajuan Samosir yang lebih baik, bukan untuk berleha-leha dan sesuka hatinya,” ungkapnya.
Hisar dengan tegas mengecam apa yang dilakukan Ketua DPRD Samosir bersama beberapa anggota DPRD lainnya serta Sekwan DPRD Samosir yang memberikan contoh yang kurang baik terhadap anggota dewan lainnya.
“Ketua dewan bersama anggota DPRD lainnya dan juga Sekwan telah memberi contoh yang kurang baik dalam melaksanakan kegiatan kelembagaan dan lebih mengedepankan pesta syukuran dari pada kepentingan masyarakat Samosir,” terangnya.
Secara tegas Hisar menyarankan kepada Bupati dan Wakil Bupati Samosir terpilih agar pelaksanaan Kunker DPRD Samosir dengan tujuan Aceh tersebut dilakukan evaluasi secara menyeluruh.
“Bupati dan Wakil Bupati Samosir terpilih harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Sekwan DPRD Samosir atas pelaksanaan Kunker tersebut. Kita menyarankan Bupati Vandiko untuk mencopot Sekwan DPRD Samosir,” tegasnya.
Penulis Redaksi
