JAKARTA, MEDIA TRANSPARANCY – Melihat sebuah kejadian tadi siang, Rabu (25/09/2019), dimana ratusan pelajar yang melakukan longmarch di sepanjang Jalan Plumpang Raya yang rencananya akan menuju ke gedung DPR untuk melakukan aksi.
Ratusan pelajar tersebut berasal dari beberapa sekolah yang berada di Jakarta Utara itu, melakukan longmarch menuju gedung MPR/DPR. Situasi ini tentu berbalik dari apa yang diinginkan para orangtua, dimana seharusnya para pelajar itu fokus pada studi di sekolahnya masing-masing.
Firman (42), salah seorang warga Jakarta Utara ketika di jumpai dekat lokasi longmarch para pelajar tersebut ikut terheran-heran.
“Lah itu ratusan bocah pelajar lakukan longmarch atau mau tawuran ya? Kenapa sekolah beri izin pelajarnya untuk lakukan demo ya, mereka itu kan sekolah dapat Kartu Jakarta Pintar (KJP) semua. Kemana semua ya Pemerintah Jakarta Utara, kok pada diam semua?,” ujar Firman bertanya-tanya, sembari ikut mengejar menangkap para pelajar membantu aparat.
Terkait fenomena yang terjadi di kalangan pelajar di Jakarta Utara itu, Wali kota Jakarta Utara, Sigit Wijatmoko mengatakan, telah menghimbau kepada jajarannya yakni Suku Dinas Pendidikan agar meningkatkan pengawasan.
“Saya sudah meminta kepada jajaran Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Jakarta Utara untuk mengingatkan para Kepala Sekolah agar tingkatkan pengawasan dan menjamin giat belajar mengajar di setiap sekolah agar tetap kondusif,” ungkap Sigit kepada mediatransparancy.com, yang dihubungi melalui teleponnya.
Melihat kondisi pelajar Jakarta Utara yang saat ini sangat memprihatikan karena diduga mudah disusupin aktivis-aktivis yang kurang bertanggungjawab, Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gracia, Hisar Sihotang, merasa perlu angkat bicara terkait pemerintah DKI Jakarta di bawah kepimpinanan Gubernur Anies Baswedan yang tidak tanggap atas kondisi DKI saat ini.
“Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan harus mencopot KJP bagi pelajar yang mengikuti demo hari ini, karena itu sudah sangat melanggar hukum. Selain itu, Gubernur DKI juga wajib memberikan sanksi tegas kepada sekolah-sekolah yang siswanya mengikuti demo hari ini,” tegas Hisar.
Berdasarkan data yang dihimpun, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 pukul 12.00 WIB telah dilakukan antisipasi oleh pihak kepolisian terkait rencana Aksi Unjuk Rasa SMK dari Wilayah Jakarta Utara yang akan melakukan Aksi ke Gedung DPR / MPR RI, dengan hasil sebagai berikut:
Kecamatan Koja sebanyak lebih kurang 350 orang massa pelajar SMK Gabungan berasal dari :
1. SMK Nusantara 2 di Jl. Kramat Jaya Raya Gg. VIII, RT.02/18 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara
2. SMK Walang di Jl. STM Walang Jaya No.1, RT.08/05 Kel. Tugu Selatan Kec. Koja Jakarta Utara
3. SMK Cikini di Jl. Alur Laut Blok NN No.1 RT.05/10 Kel. Rawabadak Utara Kec. Koja Jakarta Utara
Kecamatan Tanjung Priuk Massa siswa gabungan SMU/SMK tersebut berasal dari Sekolah antara lain :
1. SMA AL JIHAD, alamat Jl. Al Jihad Raya Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, jumlah massa 200 orang
2. SMA YAPENDA, alamat Jl. Swasembada Barat XI No. 92 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, jumlah massa 150 orang.
Selain itu juga telah diamankan 18 orang pelajar berangkat ke DPR RI di Seputaran TL Jl. Baru Ancol, Jl. RE. Martadinata Tanjung Priok Jakut.
Kemudian pihak polisi juga membawa ratusan Pelajar yang membawa senjata tajam ke Polres Jakarta Utara untuk dilakukan pendataan dan pengarahan dari Kapolres Jakarta Utara, Kombes Pol Budhi Herdi Susianto.
Hingga malam ini, ratusan para pelajar masih berada di Polres Jakarta Utara dan rencananya akan di serahkan kepada orang tuanya masing-masing.
Selanjutnya massa anak sekolah dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara dengan menggunakan 2 unit truk untuk dilakukan pendataan, adapun pelajar yang diamankan di Polres Metro Jakarta Utara sebanyak 127 orang.
Adapun asal sekolah dari para pelajar tersebut, antara lain sekolah STM Kapal, SMA Yusha, SMA Sagali, STM Nusantara, STM Walang, STM Cikini, SMP 84, SMK Malahayati.
Penulis : Aloysius
