PELALAWAN, MEDIA TRANSPARANCY – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pelalawan, H.Syafrizal SE, mengaku tidak dilibatkan dalam penyerahan Bantuan! Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua I DPRD Pelalawan, H.Syafrizal SE saat menanggapi konfirmasi media ini, Senin (29/6/2020).
H.Syafrizal SE mengaku salah satu unsur pimpinan di lembaga parlemen itu, tidak dilibatkan dalam kegiatan penyerahan BLT-DD di Desa-desa karena adanya dugaan kepentingan dan politik terselubung menuju Pilkada Desember 2020 mendatang.
“Jadi, persoalan ini, perlu diluruskan kepada masyarakat. Kami bukan tidak mau bersama dengan pemda pelalawan menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT-DD) dan bantuan sosial lainnya dibawah, tapi, kami memang tidak diajak dan dilibatkan,” jelasnya.
Lebih lanjut H.Syafrizal,SE menjelaskan kepada media ini. Sebelumnya, pihaknya sudah mengusulkan agar unsur pimpinan di DPRD Pelalawan diikutsertakan dalam kegiatan penyerahan BLT-DD di Desa-desa. Tapi kenyataanya. Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 (Bupati pelalawan) tidak melibatkan mereka.
“Ya, kami tidak dilibatkan dan hanya Ketua DPRD Adi Sukemi saja. Sementara saya selaku Wakil Ketua I DPRD Pelalawan tidak dilibatkan,” tambahnya.
Mengenai realisasi penyerahan berbagai bentuk bantuan pemerintah itu, kata Syafrizal, merupakan tugas legislator mengawasinya. Tapi, untuk eksekusinya bukan tugas Dewan melainkan tugas Dinas Sosial bersama Dinas PMPD Kabupaten Pelalawan termasuk Camat dan Kepala Desa.
Kepada Wakil Ketua I DPRD ini, Wartawan bertanya terkait fungsi dan kepentingan Ketua DPRD Pelalawan, Adi Sukemi dan termasuk kepentingan Kepala Kemenag, H.M.Rais dalam menghadiri penyerahan BLT-DD itu.
“Ya, tugas dan fungsi seorang Dewan itu adalah Legislasi, Budgeting dan Anggaran. Jika anggota dewan menyerahkan bantuan dari Pemda ke masyarakat, berarti sudah jadi pelaksana anggaran (menyerobot tugas eksekutif) sehingga fungsi kepengawasan dewan itu menjadi lesuh?,” ucapnya.
Syafrizal juga mengatakan, kehadiran Kemenag, H.M.Rais bersama Ketua DPRD Pelalawan Adi Sukemi di setiap penyerahan BLT-DD ini perlu dipertanyakan. “Ini patut dipertanyakan karena asumsinya sudah mulai pecah dengan berbagai image dari kalangan masyarakat bawah,” cetusnya.
Wakil Ketua I DPRD Pelalawan ini, memastikan bahwa asumsi masyarakat terkait HM.Rais (Kakandepag) Kabupaten Pelalawan, tidak bisa disangkal dan dipungkiri. Apalagi saat ini sudah mulai memasuki suasana politik. Tentunya, pihak kami yang tidak dilibatkan dalam kegiatan penyerahan bantuan-bantuan ini, patut curiga adanya politik terselubung menuju Pilkada Desember 2020.
Mengenai pertanyaan rekan-rekan Pers terkait adanya kepentingan politik dalam kegiatan penyerahan BLT-DD itu. Tentu sudah cukup jelas potensinya ada keentingan ketika kami tidak dilibatkan agar keleluasaan seperti pemakain Atribut-atribut organisasi KNPI misalnya.
“Sudah pernah kita pertanyakan apa maksud dan tujuan memakai topi KNPI disalah saat kegiatan. Tapi, alasannya karena cuaca yang begitu panas pada waktu itu sehingga topi KNPI yang ada di atas mobilnya dipakainya dan masalah itu sudah terpecahkan,” Kata Syafrizal.
Mengenai usulan kami pada waktu itu, ada tiga unsur Pimpinan di DPRD Pelalawan yakni Ketua DPRD Pelalawan, Adi Sukemi, ST, MM, Wakil Ketua I DPRD Pelalawan, H.Syafrizal SE dan Wakil Ketua II DPRD Pelalawan termasuk anggota DPRD yang merasa memiliki basis di Dapilnya untuk dilibatkan.
H.Syafrizal SE menekan seluruh pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada dilingkungan pemerintah daerah kabupaten pelalawan, harus netral dalam Pilkada mendatang.
“Aparatur Sipil Negara diingatkan tidak ikut-ikutan melakukan politik praktis dengan promosikan salah satu Calon Bupati-Wakil Bupati yang akan bertarung pada Pilkada mendatang. Aturan dan Sanksinya terhadap ASN sudah cukup jelas dalam amanat Undang-undang ASN dan Undang-undang KPUD,” imbuhnya.
Penulis : Hendry Jerman
