Jakarta, Mediatransparancy.com – Presiden Joko Widodo meminta kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ketika tengah mengerjakan suatu pekerjaan di daerah agar merangkul pengusaha lokal, tidak dimonopoli oleh BUMN itu sendiri.
“Saya titip ke BUMN, yang bangun di daerah, rangkullah pengusaha lokal. Ajak semuanya jadi subkontraktor. Jangan dikerjakan sendiri. Ekonomi kita gotong-royong, jangan sampai semua dipegang oleh BUMN,” ucap Presiden ketika memberikan sambutan pada Silaturahmi dan Dialog Nasional Ikatan Senior HIPMI Indonesia (ISHI) di Hotel Raffles Jakarta, Jumat 26 Agustus 2016.
Selain meminta BUMN merangkul pengusaha daerah, berdasarkan rilis Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, Presiden juga menjelaskan alasan mengapa pemerintah ingin membangun super holding BUMN. “Ke depan kita juga ingin membangun super holding BUMN, karena tanpa itu, setiap tahun harus disuntik modal, disubsidi. Menurut saya, kalau negara lain bisa, kita harus bisa,” ujar Presiden.
Kompetisi Dorong BUMN Menjadi Lebih Baik
Di awal sambutannya, Presiden mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia bukan sesuatu yang ringan terhadap situasi ekonomi global tengah tidak menentu, dimana banyak negara mengalami pertumbuhan minus 2 persen atau minus 3 hingga minus 5 persen.
Di sisi lain, kompetisi antar negara dan kompetisi antara kawasan sudah tidak terhindarkan lagi. Oleh karenanya pemerintah terus berkomitmen untuk mendorong adanya keterbukaan dan kompetisi di negeri ini. “Setelah saya pelajari, orang kita kalau diberi kompetitor justru bergerak dengan sepenuh tenaga, yang diberi fasilitas, subsidi, dimanjakan justru tak berkembang,” ucap Presiden.
Presiden menjelaskan bagaimana kompetisi di perbankan telah mendorong bank-bank BUMN menjadi lebih efisien. Saat belum memiliki pesaing, bank-bank BUMN pada pukul 13.00 sudah tutup. Tapi begitu kompetisi dibuka, pelayanan dituntut menjadi lebih baik, sehingga tidak jarang pegawai bank-bank BUMN baru menyelesaikan pekerjaan pada pukul 22-23. Bahkan bank-bank BUMN tersebut mendapat keuntungan yang lebih baik saat diberikan pesaing. “Inilah kalau kita dampingi dengan kompetisi. Kalau tidak, ya tadi begitu,” ujar Presiden.
Demikian pula dengan SPBU Pertamina ketika pada tahun 1975-1990 suasananya kumuh. “Begitu dikompetisikan, kita lihat pompa bensin milik kita perbaiki diri. Seragam semua, karena merasa ada yang saingi. Saya kira psikologis seperti itu,” ujar Presiden.
Maskapai penerbangan Garuda pun mengalami hal yang sama. Dahulu, kata Presiden, ketika hanya ada Garuda dan Merpati, pelayanan tidak diperhatikan, kondisi loket tidak dirawat dengan baik. “Sekarang begitu dibuka persaingan, loket menjadi lebih, pramugari juga melayani dengan baik. Ini kalau dikompetisikan,” kata Presiden.
Keberanian Untuk Memperbaiki Peringkat Kemudahan Berusaha
Hal lain yang menjadi perhatian Presiden adalah tentang kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business dimana peringkat Indonesia berada pada urutan 109, sementara Singapura pada peringkat 1, Thailand berada di posisi 49. “Oleh karena itu, saya minta Menko Perekonomian tahun depan kita naik ke 40,” ujar Presiden.
Memang diakui Presiden, memperbaiki peringkat menjadi berada di peringkat 40 bukanlah sesuatu yang mudah, sehingga perlu dilakukan berbagai perbaikan agar mendorong kemudahan berusaha. Perbaikan ini memerlukan keberanian melakukan perubahan dan terobosan-terobosan. “Harus berani, kalau tidak akan seperti ini terus dan tertinggal dengan negara lain,” kata Presiden.
Pembangunan Infrastruktur : Indonesia Sentris
Presiden mengingatkan pentingnya pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya di wilayah Jawa saja. “Sekarang ini bukan Jawa sentris tapi Indonesia sentris, selalu saya sampaikan paling penting dimulai, mau nggak mau harus terus,” kata Presiden.
Beberapa proyek ruas tol yang tengah dikerjakan, seperti di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. “Tol Manado-Bitung, 12 tahun berhenti, kini kita kerjakan lewat swasta dan BUMN. Inilah juga yang akan membuka lapangan kerja di daerah,” ucap Presiden.
Selain infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, wilayah perbatasan juga menjadi perhatian Presiden. Kantor yang berada di daerah perbatasan atau Pos Lintas Batas Negara (PLBN) harus mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara yang besar. Beberapa PLBN yang dikunjungi Presiden seperti kantor kelurahan. Kini di Entikong Kalimantan Barat misalnya, memiliki jalan yang lebarnya 20 meter, asalnya hanya 4 meter. “Kalau di sana lebar, kita mesti lebih lebar. Kalau gedung di sana 2 lantai, kita harus tiga lantai,” ucap Presiden.
Tampak hadir pada acara ini, Wakil Ketua MPR Oesman Sapta, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan juga para tokoh yang pernah berkiprah di HIPMI.
Penulis : Chris Muryat/rel
