MEDIA TRANSPARANCY – Community Action Plan (CAP) Penataan kampung/pembangunan Kampung Tanah Merah, Koja dan Rawa Sengon Kelapa Gading atau Kegitan Peningkatan Jalan Lingkungan.Antara lain :
- Kelurahan Rawa Badak Selatan di Rw 08,09,010 dan 011.Anggarannya Rp.3.144.412.810.
- Kelurahan Tugu Selatan Rw 07 Anggarannya.Rp.2.376.045.
- Kelurahan Kelapa Gading Barat Rw 021 Anggarannya.Rp.1.209.775.6000. Patut dipertanyakan.
Dilansir dari kompas.com “Setiap kampung memiliki karakternya berbeda-beda. Kemudian pembangunannya pun dilakukan dengan melibatkan warga agar hasilnya sesuai dengan kebutuhan yang ada ditempat itu,” kata Anies, di Balai Kota,Kamis(24/5/2018) 18:26 Wib.
Itulah kelebihan Anies Baswedan “ pintar merangkai kata-kata,” Boro-boro melibatkan warga, pelaksana kegiatan juga tidak diketahui, siapa pelaksana/rekanan yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang bersumber dari uang rakyat melalui pembayaran pajak dan disebut APBD.
Pasalnya, Papan Proyek hingga Direksi Keet tidak diemukan dilokasi proyek pada saat terjadi kegiatan dan juga dengan Pengawasan (Supervision), tidak tampak dilapangan.Rabu(5/5/2021).
Diduga kegiatan tersebut asal jadi dan tidak mengacu pada Bill of Quantity, patut dipertanyakan, dan tidak sesuai dengan aturan, seperti :
- Pekerjaan pembuatan kantor sementara dengan lantai plesteran (Direksi keet) tidak dilakukan.
- Pondasi Agregat Kls B
- Pekerjaan Urugan juga dipertanyakan.
- Pekerjaan Pengangkutan Material Hasil Galian Sejauh 200 M tidak dilakukan melainkan langsung dibuat menjadi urugan.
- Pemasangan U-Dict juga tampak amburadul dan tingkat kemiringannya juga dipertanyakan.
Timbul pertanyaan dengan dilakukannya pemasangan U-Ditch aja asal jadi, lantas kemana airnya mengalir kalau pemasangan U-Ditchnya asal jadi ?,”Ujar Renal, selaku warga RT 006/09 Tanah Merah, Kelurahan Rawa Badak Selatan.
Fakta dilapangan, bila dibandingkan dengan kegiatan Tahun Anggaran 2019 dengan kegiatan Tahun Anggaran 2021 pelaksanaan dilapangan tidak jauh beda, melainkan asal jadi dan tidak sesuai dengan Bill of Quantity. Yang membedakan Kegiatan Anggaran Tahun ini adalah bukan lelang LPSE melainkan Lelang E-Katalog.
Tahun anggaran 2019, BPK (Badan Pemeriksa Keungan) telah merekomendasikan Gubernur agar memerintahkan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara agar memperhitungkan kerugian akibat kelebihan pembayaran pada saat pembayaran pekerjaan kepada penyedia jasa sebagai berikut:
- Potensi kerugian Negara atas pekerjaan Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Penjaringan kepada PT Karuniagunan Intisemesta senilai Rp1.066.465.954,76 (Rp1.072.684.548,99 – Rp6.218.594,23).
- Potensi kerugian Negara atas pekerjaan Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Kalibaru kepada PT Bumi Aceh Citra Persada senilai Rp164.926.785,86 (Rp180.443.423,09 – Rp345.370.208,95).
- Potensi kerugian Negara atas pekerjaan Peningkatan Sarana, Prasa rana dan Utilitas di Kelurahan Ancol kepada PT Unggul Sokaja, senilai Rp2.261.718.535,26 (2.613.384.323,58- Rp351.665.788,32).
Namun Intansi terkait seperti Kejaksaan hingga Kepolisian, tidak melakukan pemeriksaan adanya dugaan penyimpangan di Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara, tahun anggaran 2019.
Hal tersebut patut dipertanyakan dan membuktikan Suku Dinas Perumahan Kota Administrasi Jakarta Utara, hingga saat ini tidak tersentuh oleh hukum.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara, Ir.Chairul Lantip,M.SE tidak berhasil dikonfirmasi.Hal yang sama juga dengan Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Selvy Mandagi, A.Md.Elektro.
Begitu juga dengan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, Drs.Sarjoko, MM juga tidak bisa dihubungi. (Parulian).
