JAKARTA, MediaTransparancy.com | Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi diminta untuk segera membatalkan proyek Pembangunan RDF Rorotan, Jakarta Utara tahun anggaran 2024 yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Pasalnya, proyek tersebut sejak awal proses lelang sudah terindikasi sarat dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang disinyalir akan merugikan negara dengan angka yang cukup prestisius.
Hal tersebut disampaikan Sekjen LSM Gerakan Cinta Indonesia (LSM GRACIA), Hisar Sihotang kepada MediaTransparancy.com belum lama ini.
“Unit Pengelolaan Sampah Terpadu (UPST) Dinas LH DKI mengumumkan RUP Pembangunan RDF Rorotan dengan Kode RUP 45805154 pada Desember 2023, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.300.000.000.000, proyek ini terindikasi sarat permasalahan,” ujarnya.
Disampaikannya, pengumuman lelang Pembangunan RDF Rorotan dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2023 dan penandatanganan kontrak pada tanggal 7 Maret 2024, dimana jangka waktu pelaksanaan hingga akhir Desember 2024 dengan pemenang PT. WIJAYA KARYA, Tbk, dengan penawaran sebesar Rp 1.284.554.975.461, dengan nilai PDN sebesar Rp. 321.138.743.865.
Sedangkan Lelang Managemen Konstruksi Pembangunan RDF Plant Jakarta dimenangkan oleh PT. YODYA KARYA (PERSERO) dengan penawaran sebesar Rp. 16.766.094.900, Detail Enginering Design dengan biaya Rp 4.500.000.000
“Permasalahannya adalah, PT. WIJAYA KARYA miliki kewajiban men-subkontrakkan pekerjaan separoh pekerjaan atau sebesar Rp. 591.000.000.000 (46 % dari nilai kontrak), kepada PT. Asiana Technologies Lestary (PT ATL). Pekerjaan yang disubkan tersebut diantaranya pengadaan Horizontal Conveyer, Horizontal + Incline Conveyer, Incline Conveyer sebanyak 119 unit dengan total biaya sangat besar,” ungkapnya.
Dikatakannya, bahwa jenis pekerjaan yang di-subkan PT Wijaya Karya kepada PT Asiana merupakan pekerjaan utama.
“Ini ada permainan apa? Jika sepatutnya PT Wijaya Karya dalam kegiatan ini hanya mengerjakan proyek konstruksi, kenapa tidak dibuat terpisah?” katanya.
Selain itu, Hisar juga menyoroti dugaan terjadinya pemahalan harga dalam pengadaan barang proyek tersebut.
“Dugaan terjadinya pemahalan harga cukup mencolok. Misalnya, harga Reduced Derived Fuel Plant RDF 200 TPD (Ton Per Day) yang ditawarkan perusahaan lain dalam e-katalog hanya Rp 22.370.000.000 (22,3 miliar). Artinya, untuk membangun RDF dengan apasitas 2.500 ton per hari aauh yang jauh lebih murah,” paparnya.
Dari berbagai persoalan diatas, Hisar memandang perlu agar Pj Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudu untuk melakukan evaluasi.
“Dugaan persekongkolan dalam proyek ini sangat kentara sehingga harus dilakukan evaluasi menyeluruh. Kami mendesak Pj Gubernur untuk melakukan langkah kongkrit penyelamatan uang negara, salah satunya dengan cara evaluasi kinerja Kadis LH DKI,” terangnya.
Hisar menyebutkan, bahwa dalam kontrak yang dibuat oleh PPK, telah diakomodir subkontrak hingga maksimum 70%.
“Ini merupakan indikasi kuat terjadinya persekongkolan untuk mangalihkan sebagian besar pekerjaan kepada perusahaan lain. Ini harus diusut hingga tuntas,” jelasnya.
Seperti diketahui, bahwa pekerjaan pengadaan RDF Processing Equipment, berasal dari 6 negara : Jerman, Austria, Italia, Belanda, Korea dan Indonesia, dengan total biaya sebesar Rp. 337.828.700.000.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto yang dikonfirmasi terkait terjadinya persekongkolan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut lebih mengutamakan mempertontonkan sikap cuek dan tidak mau tau.
Sementara itu, Sekda DKI Jakarta yang dimintai komentarnya berujar akan menindaklanjutinya.
“Terima kasih informasinya, kita TL segera,” ucapnya.
Penulis: Redaksi
