SAMOSIR, MediaTransparancy.com – Tugas kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samosir, yakni Kunjungan Kerja (Kunker) bersama Sekretaris Dewan (Sekwan) dan beberapa tim pendamping lainnya untuk tujuan Aceh Tamiang dan Langsa yang dilaksanakan tanggal 14 hingga 19 Januari 2025 berakhir dengan kekecewaan.
Bagaimana tidak, kunjungan yang dijadwalkan sekitar lima hari tersebut oleh pimpinan dewan dan beberapa anggota, maupun Sekwan ditinggalkan demi untuk menghadiri pesta syukuran salah seorang Anggota DPRD Samosir.
Tidak sedikit warga Samosir yang kecewa terhadap ulah para pimpinan DPRD Samosir beserta Sekwan yang meninggalkan acara Kunker yang tujuannya untuk kemaslahatan warga Samosir tersebut hanya untuk bersenang-senang ria di acara pesta syukuran.
Ignas Simbolon, salah seorang warga Samosir yang dimintai komentarnya seputar kronologi perjalanan seluruh anggota dewan Samosir bersama-sama dengan Sekwan menyampaikan kekecewaannya.
“Kunjungan anggota dewan ke Aceh itu kan merupakan kunjungan kelembagaan, yang mana telah dirancang dan direncanakan jauh-jauh hari dengan agenda yang sudah terjadwal pula. Sepatutnya mereka tidak meninggalkan acara tersebut jika tidak ada situasi yang benar-benar urgent,” ujarnya.
Dikatakannya, masyarakat Samosir telah memberi kepercayaan kepada para wakilnya di DPRD untuk menyerap berbagai aspirasi dan masukan yang bertujuan membangun Samosir.
“Mereka berkunjung ke Aceh itu bukan untuk berwisata dan bersenang-senang, tetapi membawa misi untuk membangun Samosir. Jadi tidak bisa sesuka hati mereka,” ungkapnya.
Sementara itu, menanggapi ramainya perbincangan terkait beberapa pimpinan DPRD Samosir dan Sekwan yang meninggalkan acara Kunker sebelum waktu selesai, Ketua LSM Dewan Rakyat Pemantau Sengketa (LSM DERAS), Maruli Siahaan mengemukakan rasa kurang simpatinya.
“Saya berkesimpulan dengan apa yang sedang ramai diperbincangkan saat ini, bahwa pimpinan DPRD Samosir maupun Sekwan lebih mementingkan acara syukuran anggota dewan dari pada kepentingan seluruh warga Samosir dan pembangunan di Samosir,” katanya.
Dikatakannya, jika para anggota dan pimpinan DPRD Samosir maupun Sekwan memiliki sedikit empati terhadap kemaslahatan warga Samosir, mereka tidak akan meninggalkan acara Kunker tersebut.
“Pertanyaannya, apakah acara syukuran abggota dewan tersebut lebih urgent dari pada kepentingan warga Samosir? Jika memang pesta syukuran itu jauh lebih utama, kami menyarankan untuk meniadakan semua kunjungan kerja DPRD Samosir,” sebutnya.
Disampaikannya, bahwa Kunker yang dilakukan DPRD Samosir, Sekwan beserta tim pendamping lainnya hanya sekedar seremonial alias jalan-jalan.
“Apa yang dilakukan para wakil rakyat Samosir yang dibungkus dengan judul Kunker ke Aceh menurut saya hanya seremonial belaka. Kita sungguh miris mendengar kabar ini. Kunjungan Kerja lembaga negara atau lembaga pemerintahan itu dibuat seperti main-main. Ini keterlaluan,” sebutnya.
Maruli juga meminta agar Bupati dan Wakil Bupati Samosir terpilih melakukan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan Kunker DPRD Samosir dengan tujuan Aceh tersebut.
“Jika Samosir ingin maju dan berlari kencang, Bupati dan Wakil Bupati Samosir terpilih harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Sekwan DPRD Samosir atas pelaksanaan Kunker tersebut. Kita menyarankan Bupati Vandiko untuk mencopot Sekwan DPRD Samosir,, karena ini benar-benar melukai hati warga Samosir,” tegasnya.
Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, pimpinan dan anggota DPRD Samosir, Sekean dan tim pendamping melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Aceh Tamiang dan Lansa yang dilaksanakan tanggal 14 Januari 2025 hingga 19 Januari 2025. Akan tetapi, sebelum tenggat waktu yang telah dijadwalkan, pimpinan dan beberapa Anggota DPRD Samosir berikut Sekwan DPRD Samosir kedapatan berada di Kabupaten Samosir.
Data yang diperoleh MediaTransparancy.com, sekitar tanggal 18 Januari 2025, pimpinan dan beberapa anggota DPRD Samosir beserta Sekwan kedapatan menghadiri pesta syukuran pelantikan salah seorang anggota DPRD Samosir di Palipi.
Sementara itu, Sekwan DPRD Samosir, Rikky yang dikonfirmasi terkait pelaksanaan Kunker DPRD Samosir tersebut mengatakan, bahwa kegiatan tersebut belum di SPJ kan.
“Maaf Pak, saya kebetulan lagi di luar kota ada urusan kantor, untuk jawabannya akan dilengkapi staf yang membidangi dulu. Yang pasti kegiatan ini belum di SPJ kan. Dan staf pendamping akan meng SPJ kan sesuai kondisi dilapangan. Mohon konfirmasinya tertulis sehingga kita juga konfirmasinya lebih termenejemen. Terimakasih,” katanya.
Rikky beralasan, bahwa kemungkinan ada halangan sehingga tidak bisa full dalam melaksanakan Kunker.
“Karena bisa aja sudah dibuat surat tugas ada halangan tiba-tiba sehingga tidak bisa full melaksanakan tugas, sehingga yang kita pertanggungjawabkan sesuai kondisi di lapangan. Terimakasih,” sebutnya beralaaan.
Namun ketika ditanya apakah Ketua DPRD Samosir, Anggota DPRD Samosir, maupun Sekwan bisa kompak ada halangan tiba-tiba, Rikky tidak bisa menjawab.
Sementara itu, Ketua DPRD Samosir, Nasib Simbolon yang dikonfirmasi terkait pelaksanaan Kunker tersebut mengatakan tidak ada yang salah.
“Ada yg salah kalau pulang tanpa mengikuti seluruh kegiatan. Tak ikutpun bisa. Asal jangan dibayar. Kalau sepertinya 6 hari, dibayar 6 hari tapi dilaksanakan 5 hari, baru salah,” ucapnya seperti menganggap enteng
Disampaikannya, bahwa hal yang wajar apabila pimpinaan maupun anggota DPRD tidak mengikuti semua kegiatan apabila ada kegiatan lain yang lebih urgent.
“Mau kunker atau konsultasi bisa saja sesorang pimpinan /anggota DPRD tidak mengikuti seluruh agenda kegiatan kalau tiba-tiba ada kegiatan lain yang dianggap urgent, maka SPJ-nya disesuaikan dengan kehadiran yang dilaksanakan,” katanya.
Namun yang menjadi permasalahan adalah, apakah pesta syukuran salah seorang anggota DPRD Samosir jauh lebih urgent dari pada tugas kelembagaan demi tujuan kemaslahatan masyarakat Samosir?
Penulis Redaksi
