JAKARTA, MEDIA TRANSPARANCY – Penerimaan siswa atau murid baru untuk sekolah lanjutan yang dilaksanakan secara online, sering disebut PPDB tahun 2020 banyak dikeluhkan orang tua murid.
Pasalnya, pendaftaran siswa baru di wilayah DKI Jakarta yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan dengan sistem rekrut Umur paling tua, Zonasi wilayah dan Prestasi itu, ternyata tidak berjalan seperti apa yang diharapkan atau dialami orang tua murid seperti penerimaan siswa baru tahun sebelumnya, pada hal sistem online sama.
Dinas Pendidikan diminta supaya merubah sistem PPDB melalui umur yang tua dan zonasi. Sebab jika melalui umur, siswa yang tadinya berprestasi akan banyak yang tidak diterima di sekolah Negeri. Sistem computerisasi pasti menggusur siswa yang umurnya masih sedikit walau pintar dan berprestasi. Sehingga sistem PPDB tergantung umur yang dilaksanakan di Pemprov DKI Jakarta sangat mencemaskan orang tua siswa. Dalam hal ini, pembuat kebijakan sistem penerimaan anak didik di DKI Jakarta belum profesional.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak profesional bekerja di bidang pendidikan. Anies dinilai bekerja hanya untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu, tanpa memperhatikan dunia pendidikan yang standar bagi seluruh warga Jakarta. Hal itu disampaikan Daulat (48), orang tua murid yang mendaftarkan anaknya ke Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di wilayah Kalideres Jakarta Barat.
Anaknya terpaksa tergusur sistem Zonasi dan umur saat penerimaan PPDB, karena umurnya lebih muda dari siswa lainnya. Apa hendak di kata, Daulat hanya bisa berharap lewat sistem prestasi anaknya bisa diterima di SMA Negeri. “Saya berharap hanya lewat jalur prestasi bisa masuk sekolah Negeri”, ujarnya1/06/20.
Demikian juga disampaika Delima (42). Anaknya perempuan harus tergusur masuk salah satu SMP Negeri di Jakarta karena umurnya masih kecil. Sistem umur dan Zonasi telah bertentangan dengan UUD. “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan tanpa menyebut berdasarkan sistem umur dan Zonasi”, ucapnya.
Menyikapi keluhan orang tua murid tentang PPDB tahun 2020. Drs Berton Simamora, Wakil Kepala SMA Negeri 95 Jakarta Barat mengatakan, PPDB tahun ini sudah baik, masalahnya hanya di jalur Zonasi karen kebetulan kuota paling banyak.
Defenisi Zonasi PPDB Kementerian harus sesuai zonasi kepatutan sebab, zonasi yang dituliskan di PPDB masih diprotes karena ditafsirkan berbeda beda oleh orang tua calon siswa baru. “Kamus bahasa Indonesia Zonasi adalah, pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian sesuai fungsi dan tujuan pengelolaan (perzonaan). Pembagian areal inilah yang membuat masalah di pikiran masyarakat. Apakah per Kecamatan, per Kelurahan, per RW per RT, per KM, per meter, semua benar.
Pada hal, di Jakarta bisa saja persis diseberang jalan depan rumah Provinsi berbeda, Kecamatan berbeda, Kelurahan, RW, RT berbeda pada hal berjarak 20 meter dari rumah.
Namun masyarakat awam menafsirkan zonasi logikanya jarak rumah paling dekat ke sekolah.
Untuk mengantisifasi kekisruhan penerimaan siswa baru, Defenisi kata “Zonasi PPDB” Kementerian seharusnya lebih spesifik dan tegas menetapkan zona 1 sekian %, zona 2 sekian %, zona 3 sekian %, sehingga mengandung Azas kepatutan siapa yang lebih diutamakan layak di terima, ujarnya.
Tetapi sebaiknya untuk SMP ,SMA, dan PT Negeri alangkah baiknya 2 jalur saja, yaitu jalur prestasi Akademik dan jalur non akademik. Alasannya supaya anak itu berlomba berprestasi untuk pintar. Bukan berlomba tua, catatan keluarga tidak mampu, atau alasan lainnya.
“Kalau masyarakat kurang mampu boleh saja ditambahin KJP, disubsidi di sekolah swasta, di permudah akses yang lain. Kalau yang namanya perlombaan harus yang berprestasi dan pintar sebagai pemenang. Sepertinya masuk sekolah SMP, SMA, PT Negeri sudah lama jadi ajang perlombaan dan perlu di pertamanan dan dioerbaiki”, ujarnya 1/06/20, melalui WhatsApp nya.
Penulis : P.Sianturi
